PROGRAM JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL DI INDONESIA

Untuk mengatasi dampak krisis, Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan di bawah program Jaring Keselamatan Sosial atau Social Safety Net (SSN).
Seperti yang disebutkan dalam pidato presiden di depan DPR (DPR) pada tanggal 15 Agustus 1998, program-program Jaring Pengaman Sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan program-program pembangunan khusus untuk mengatasi dampak krisis, termasuk yang berkaitan dengan perbedaan , kemiskinan, dan keterbelakangan.
Program SSN yang merupakan hasil dari negosiasi pada awal 1998 antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, yang mewakili negara-negara donor. Program ini telah diidentifikasi sebagai upaya untuk memastikan proses pembangunan jangka panjang di negara-negara donor yang akan terlibat selama bertahun-tahun dalam bentuk investasi dan kredit.
Dengan pinjaman dari Bank Dunia, IMF, the Japan Bank for International Co-operation (JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), PBB, USAID dan AusAid, program SSN dimulai pada tahun fiskal 1998/99. Program-program ini telah dilaksanakan sampai tahap ketiga yang berakhir pada tahun anggaran 2000, untuk berurusan dengan dampak terburuk krisis ekonomi. Untuk mengurangi kemiskinan di pertengahan untuk jangka panjang, Pemerintah Indonesia telah direvisi dengan kebijakan, misalnya, mentransfer beberapa program reguler SSN ke program pada tahun anggaran 2001.

Tujuan dari Program SSN

Program SSN memiliki dua tujuan. Dalam jangka pendek, program-program dirancang untuk melindungi konsumsi rakyat. Dalam jangka panjang, mereka menjadi program pemulihan untuk kegiatan ekonomi produktif. Pemulihan akan memerlukan program restrukturisasi dan memusatkan kembali proses yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat untuk mendempatkan mereka kembali ke kehidupan normal, seperti sebelum krisis.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program SSN meliputi:
1. Pengamanan pasokan bahan pokok harga terjangkau, melalui subsidi bahan pokok
2. Memberikan kesempatan kerja dalam usaha ekonomi produktif dan kegiatan tenaga kerja-intensif untuk memenuhi daya beli masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka
3. Menjamin pendidikan dasar dan layanan kesehatan dengan harga terjangkau
4. Memperkuat kembali kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan partisipasi koperasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga memasukkan semangat koperasi.

Program SSN yang umumnya ada tiga kelompok sasaran: pertama, yang miskin berkesinambungan, yaitu mereka yang sudah miskin, bahkan sebelum krisis; kedua, sementara yang miskin, mereka yang telah menjadi miskin karena krisis, dan ketiga, mereka yang belum tentu miskin, tetapi kesejahteraan yang telah sangat terpengaruh oleh krisis. Program SSN seharusnya dapat segera membantu mereka yang memerlukan langsung dan bantuan jangka pendek.
Program SSN menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan sektoral, di mana dana yang dialokasikan melalui Departemen teknis, atau non-departemen pemerintah (seperti LPND, lembaga Pemerintah non Departemen): Yang kedua adalah pendekatan regional, di mana dana yang dialokasikan untuk daerah (kabupaten dan propinsi) perkembangan (DADPD, daftar alokasi dana pembangunan daerah) sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, instansi pemerintah di tingkat kabupaten atau provinsi juga harus mempertimbangkan alokasi menggunakan pendekatan sektoral, yang telah diputuskan oleh para menteri atau departemen teknis lainnya di tingkat nasional.
Pembiayaan program-program ini terutama berasal dari tiga sumber. Yang pertama adalah dana pembangunan sektoral yang dialokasikan melalui Daftar isian Proyek Sektoral dari masing-masing departemen terkait. Yang kedua adalah sumber anggaran pembangunan daerah yang dialokasikan melalui Pembangunan Daerah (DADPD) Mekanisme (sebelumnya dikenal sebagai SPABP, atau surat pengesahan anggaran bantuan pembangunan). Yang ketiga adalah anggaran khusus yang telah diatur dari sumber lain, lebih dikenal sebagai Extended SSN Programme, atau SSN-inti.
Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pelaksanaan program SSN adalah:
1. Pencairan cepat. Dana yang dialokasikan harus segera dicairkan dan ditujukan langsung kepada penerima;
2. Pelaksanaan transparan. Semua kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan mudah dikenal oleh orang-orang biasa;
3. Akuntabel. Semua program kegiatan harus bertanggung jawab, baik secara teknis dan administratif, oleh pelaksana;
4. Target baik. Penerima bantuan harus benar tepat sasaran dan banyak orang biasa;
5. Berkelanjutan. Output dari program kegiatan pembangunan harus orang yang dapat dengan mudah berkembang sebagai kegiatan mereka sendiri.

No comments:

Post a Comment