KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)

Dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, membuat sebuah keputusan nomor 1561 / tahun 2002 tentang “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2003-2007” bahwa seluruh masyarakat di DKI Jakarta terlibat dalam PPMK tersebut. Selain itu institusi kemasyarakatan yang memerlukan pemberdayaan agar mampu mengidentifikasikan permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan, dan fisik lingkungan yang memerlukan perbaikan dan penataan juga terlibat dalam PPMK.
Dalam perencanaannya, Gubernur juga dibantu oleh Kesmas Sekda Prov DKI Jakarta, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi DKI, dan Instansi terkait, Walikotamadya dan Bupati sebagai Pembina tingkat Kotamadya dan Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Asisten Kesmas, Kepala BPM Kotamadya sebagai Pembina penanggungjawab administrasi yaitu mengadministrasikan bantuan langsung kepada rekening I Dewan Kelurahan dan Mengajukan alokasi kebutuhan dana ke biro keuangan Propinsi DKI Jakarta, Camat sebagai pembina PPMK tingkat kecamatan, Lurah sebagai pembina PPMK tingkat kelurahan, Dekel sebagai penanggung jawab PPMK dan wajib membentuk UPKMK.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Sasaran dari Program PPMK ini adalah:
1. Warga masyarakat yang bermukim di RT – RW kelurahan dan memiliki Kartu tanda penduduk propinsi DKI Jakarta yang memerlukan pemberdayaan.
2. Instalasi kemasyarakatan yang memerlukan pemberdayaan.
3. Fisik lingkungan yang memerlukan penataan dan perbaikan.

Tujuan dari PPMK untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta, antara lain:
1. Untuk memberdayakan masyarakat terutama ditingkat RW,
2. Memperbaiki sarana dan prasarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
3. Menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengsinerjikan program bantuan dari pemerintah.
4. Menyiapkan bantuan perorangan dan keluarga yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dan berbasis pada kelompok usaha kecil.
5. Memberdayakan dan memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat.

Jenis-jenis program yang ada pada PPMK disebut sebagai Program Tribina, yaitu bina ekonomi, bina fisik lingkungan, bina sosial. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) digunakan untuk komponen:
1. Kegiatan ekonomi minimal 60% dari BLM berupa dana bergulir
2. Kegiatan fisik lingkungan maksimal 20% dari BLM dan berupa hibah
3. Kegiatan sosial maksimal 20% dari BLM dan berupa hibah
4. Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) sebesar Rp 20.000.000 ( dana BKL diambil dari besarnya BLM dan sisanya digunakan untuk bina ekonomi, bina fisik lingkungan, dan bina sosial)

Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan langsung oleh masyarakat dan aparat. Namun pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan warga setempat. Sedangkan aparat hanya melaksanakan pengewasan dan pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, PPMK juga dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada sebagai pelaksanaan program yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. Susunan organisasi PPMK adalah:
1. Gubernur DKI sebagai pembina PPMK
2. Walokotamadya dan Bupati Kepulauan Seribu sebagai Pembina tingkat kotamadya kabupaten
3. Kepala BPM Kotamadya / Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai penanggung jawab administrasi
4. Camat sebagai Pembina PPMK tingkat kecamatan
5. Lurah sebagai Pembina PPMK tingkat kelurahan
6. Dewan Kelurahan (Dekel) sebagai penggungjawab PPMK
7. Unit pengelola keuangan masyarakat kelurahan (UPKMK) sebagai pengelola dana PPMK
8. LSM pendamping sebagai tenaga pendamping teknis
9. Fasilitator kelurahan sebagai pendamping PPMK
10. Perguruan Tinggi sebagai pendamping teknis PPMK
11. Tim pelaksana kegiatan-rukun warga (TPK-RW)
12. Unit Pengaduan Masyarakat (DUMAS) sebagai pengawas PPMK

No comments:

Post a Comment